DPRD DKI Didesak Tidak Jadi Macan Ompong Usut Kasus Ancol

Redaksi

18 Juli 2023 08:20

Merah Putih. dengan – DPRD DKI Jakarta menyerukan langkah kebijakan untuk mengurai pembangunan yang mangkrak di kawasan wisata Ancol.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik Zoelkifli mengatakan, hingga saat ini Pansus penanganan dan pembangunan sengketa fasilitasi di PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk (PTJA) belum diusulkan.

Baca juga:

Ketua DPRD DKI mempertanyakan urgensi pembentukan Pansus JIS

“Pansus Ancol belum diusulkan ke DPRD,” kata Taufik kepada wartawan, Senin 17 Juli 2023 di Jakarta.

Dia mengatakan Komisi B masih akan melanjutkan pertemuan dengan Ancol. Namun pertemuan berikutnya akan ditutup.

“Rapat dipilih tertutup agar Ancol lebih leluasa mengungkapkan datanya. Kemungkinan akhir bulan ini.

Pengamat kebijakan publik Yanuar Wijanarko mengatakan Pansus Ancol harus segera dibentuk.

Dia berdalih, persoalan manajemen PTJA, termasuk ABC Mall City, sempat menjadi perhatian dan heboh di masyarakat.

“DPRD DKI harus segera membentuk pansus. Karena melalui pansus ini bisa mempercepat penyidikan atas dugaan kisruh pengelolaan fasilitas PTJA dan dugaan runtuhnya ABC Mall City,” kata Yanuar.

“Jangan dulu DPRD bersuara lantang, tapi ketika ditekan masyarakat untuk membentuk pansus, malah jadi macan ompong. Pemilu 2024,” lanjutnya.

Melalui pansus ini, DPRD DKI Jakarta dapat mengungkap fakta terkait isu yang beredar selama ini, sekaligus menjadi alat untuk melakukan audit dan pemeriksaan lapangan.

“Oleh karena itu, jangan menelan laporan yang disampaikan PTJA, turun ke lapangan untuk memverifikasi kondisi sebenarnya dan memanggil pihak yang bertanggung jawab, termasuk para notaris yang menyaksikan penandatanganan perjanjian pengelolaan Shopping ABC Mall City,” ujarnya.

Terkait status PTJA sebagai perusahaan TBK, publik harus diberikan informasi faktual dan laporan kinerja.

“Publik menunggu peran OJK. Namanya perusahaan publik, jadi keterbukaan informasi kinerja perusahaan harus disampaikan ke publik agar tidak terjadi kebohongan publik,” ujarnya.