Merah Putih. dengan – DPR RI mengecam rencana Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Laiskodat yang mewajibkan siswa sekolah menengah/profesional mulai sekolah pada pukul 05.00 WIB.
Ketua Panitia X DPR RI Shayful Huda Menurutnya, instruksi Gubernur Viktor Laiskodat akan merugikan siswa dan orang tuanya.
Baca juga:
Sekolah Citra Indonesia merayakan 30 tahun
“Walaupun sebagai kepala daerah yang bertanggungjawab menyelenggarakan pendidikan di SMA/SMK, sebaiknya kebijakan yang dikeluarkan didasarkan pada kajian yang mendalam,” kata Huda kepada wartawan, Rabu (1/3).
Huda mengatakan, berdasarkan informasi yang diterimanya, kebijakan tersebut belum dipelajari secara akademis. Kebijakan ini hanya disampaikan secara lisan oleh Gubernur Laiskodat kepada kepala dinas pendidikan dan kepala sekolah.
Padahal, kata Huda, kebijakan tersebut belum disosialisasikan kepada pemangku kepentingan pendidikan, baik aparat pendidikan maupun siswa.
“Jadi wajar jika kebijakan ini banyak mendapat respon negatif di tingkat masyarakat NTT,” ujarnya.
Menurut Huda, upaya membangun kedisiplinan seharusnya tidak mewajibkan siswa untuk mulai belajar di sekolah pada pukul 05.00 pagi.
Baca juga:
PSI Dorong Pemprov DKI Sekolah Gratis Untuk Kurangi Kemiskinan Ekstrim
Huda melanjutkan, ketika sekolah dimulai pukul 5 pagi, siswa harus sudah siap minimal pukul 4 pagi. Dia juga menanyakan tentang mempelajari keselamatan siswa dalam perjalanan ke sekolah.
“Tersedia transportasi yang aman. Karena jumlah SMA/SMK relatif lebih sedikit dari SD, tentu akan menyulitkan siswa,” ujarnya.
Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga mengaku tidak mengetahui relevansi sekolah jam 5 pagi dalam upaya peningkatan kualitas pembelajaran.
Menurutnya, kualitas pembelajaran lebih ditentukan oleh kualitas pendidik, tersedianya fasilitas pra pendidikan yang memadai dan dukungan orang tua siswa.
“Seharusnya kepala daerah hanya memusatkan upaya untuk menjamin kesejahteraan guru, menyediakan infrastruktur penunjang pendidikan, menciptakan ekosistem pendidikan di kalangan orang tua siswa untuk mendukung kualitas pembelajaran di sekolah”, pungkasnya. (Lb)
Baca juga:
Petani MSP berjanji menolak impor beras di sekolah-sekolah partai PDIP
