PANGANDARAN – Pengadaan internet fiber optik tahun 2021 di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Pangandaran, kembali disoal dan muncul di media sosial.
Kabar yang beredar menyebutkan bahwa pengadaan internet tahun anggaran 2021 oleh Disdikpora Kabupaten Pangandaran dengan pihak ketiga dinilai sebagai pemborosan dan tidak tepat sasaran.
Bahkan disebutkan pengadaan internet tahun 2021 di 10 kantor Koordinator Wilayah (Korwil) menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Menanggapi kabar tersebut, Kepala Disdikpora Kabupaten Pangandaran Agus Nurdin mengaku telah mengetahui soal isu tersebut.
Ia menjelaskan, program pengadaan internet tahun 2021 itu untuk menunjang pelaksanan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dan Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) saat Pandemi Covid-19.
Selain itu Ia mengatakan, alasan pemasangan internet di Korwil karena belum semua sekolah di pasang internet.
“Sehingga, untuk sekolah yang belum dipasang internet, maka para guru memanfaatkan internet di kantor Korwil termasuk para operator sekolah,” kata Agus, Selasa 21 Februari 2023.
Agus menjelaskan, kantor Korwil merupakan pusat kegiatan para guru dan operator sekolah di setiap kecamatan.
“Mereka melaksanakan semua diskusi dan berkumpul ya di sana (kantor Korwil-red) dan menggunakan fasilitas internet,” ujarnya.
Saat ditanya soal adanya temuan oleh BPK RI terkait pengadaan internet tahun anggaran 2021, Agus mengatakan, bahwa temuan tersebut sudah ditindaklanjuti sesuai waktu yang telah ditentukan oleh pihak BPK RI.
Ditempat terpisah Direktur Utama PT. CIFO Sony Setiadi mengatakan, kalaupun sebelumnya sudah ada layanan internet di korwil, layanan itu hanya layanan broadband dimana dari sisi kualitas, stabilitas dan kecepatan tidak sesuai dengan yang dibutuhkan saat itu.
“Jadi itu yang mendasari Disdikpora Kabupaten Pangandaran menambah layanan dari CIFO,” kata Sony.
Ia menjelaskan, dengan layanan dari CIFO baik ke 3 faktor diatas ataupun dari sisi layanan after sales CIFO ready 24 jam, kapan saja terjadi gangguan. Hal ini tidak bisa dipenuhi oleh layanan broad band sebelumnya.
“Belum lagi kalau ada aplikasi yang di perlukan untuk dijalankan untuk mensupport sekolah-sekolah di tiap-tiap korwil,” ujarnya.***
