MerahPutih.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi mencabut izin acara senam bersama Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Stadion Patriot Candrabhaga pada Sabtu (29/7).
Rencananya, kegiatan senam tersebut akan dihadiri bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan.
Menanggapi hal itu, Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menduga, ada unsur kepentingan politik di balik pencabutan izin acara senam oleh Plt Wali Kota Bekasi Tri Adhianto.
Baca Juga:
PKS akan Ambil Langkah Hukum Soal Izin Senam Bareng Anies Dicabut
“Patut diduga ini sifatnya politis yang mesti ditelusuri lebih lanjut pihak-pihak dan kepentingan politik di balik ini. Jika benar adanya, ini mesti diambil tindakan tegas,” kata Kamhar dalam keterangannya, Senin (31/7)
Kamhar lantas menyinggung soal cara-cara kampungan yang digunakan untuk menjegal lawan politik sebagaimana disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan.
“Bukan hanya tak patut dan mencederai demokrasi. Menjernihkan kembali istilah yang sempat dicemarkan oleh LBP (Luhut Binsar Panjaitan), cara-cara seperti inilah justru yang paling pas disematkan label ‘kampungan’,” tuturnya.
Baca Juga:
Respons PKS soal Rencana Pj Heru Audit JIS
Lebih lanjut Kamhar menghormati langkah PKS yang akan menempuh upaya hukum terkait pencabutan sepihak atas perizinan kegiatan senam tersebut.
“Kami menghormati sepenuhnya rencana PKS yang akan menempuh jalur hukum terkait pencabutan sepihak atas perizinan ini,” ucapnya.
Dia juga memaklumi Fraksi PKS DPRD Kabupaten Bekasi yang mempertanyakan kebijakan Pemda yang diambil secara sepihak
“Menjadi wajar dan bisa dimaklumi pula jika kemudian melalui fraksi di DPRD Kabupaten Bekasi mempertanyakan kebijakan Pemda yang diambil secara sepihak ini,” pungkasnya. (Pon)
Baca Juga:
Kader PKS Sebut Formula E 2023 Rugi, Begini Jawaban JakPro
