SEPUTARPANGANDARAN.COM, Jakarta – Tingkat debat capres 2024 diperkirakan tiada akan memberikan berbagai harapan untuk umum untuk mengetahui komitmen capres terhadap sebuah isu yang digunakan diperdebatkan. Praduga itu muncul ketika kewenangan pakar diminta belaka untuk menyusun pertanyaan debat belaka.
“Kalau misalnya umum mengamati debat 2019 itu kurang berbobot, ya debat tahun 2024 ini akan sama,” kata Bivitri Susanti, pakar hukum tata negara, untuk Tempo dalam sambungan telepon pada Ahad, 10 Desember 2023.
Dia mengatakan, di debat nanti moderator belaka membacakan pertanyaan yang mana disusun oleh pasukan panelis. Dan moderator, kata dia, bukan diperbolehkan bertanya lebih lanjut lanjut untuk pendalaman pertanyaan. “Follow up questions itu enggak boleh,” kata dia. “Jadi benar-benar bukanlah kayak debat. Tapi seperti orasi bergantian.”
Apa yang dimaksud disampaikan Bivitri itu menyangkut dengan pengalaman ia ketika menjadi panelis pada debat Pilpres 2019. Saat itu pertarungan kursi presiden terjadi antara Presiden Joko Widodo atau Jokowi dengan Prabowo Subianto. Karena itu, pada waktu mengetahui fungsi panelis cuma menyusun pertanyaan, tanpa diberi kesempatan bertanya, Bivitri menolak tawaran jadi panelis pada debat Pilpres 2024.
“Karena peran saya enggak maksimal. Kalau disebut panelis kan ekspektasi orang ke saya terlalu besar. Padahal saya cuma buat pertanyaan. Untuk apa saya ada di dalam situ?” kata dia.
Pengajar Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, itu menjelaskan bahwa format semacam itu tak bisa jadi dinamakan debat. Karena ruang menggali pengetahuan capres tentang suatu tema di debat tidaklah dibolehkan. “Akhirnya, kalau menurut saya, yang seperti itu tidak debat. Karena kami tak dibolehkan untuk bertanya sampai pertanyaan itu benar-benar terjawab,” ujar dia.
Menurut dia, seharusnya panelis mendapatkan ruang untuk memberikan pertanyaan ketika debat berlangsung. Jika para panelis itu dianggap sebagai orang yang tersebut mempunyai latar belakang keilmuan yang tersebut cukup, kata dia, seharusnya panelis diberi kesempatan mengulik jawaban dari capres.
Tujuannya, kata dia, supaya pertanyaan itu terjawab.
Namun hal itu tidaklah kemungkinan besar terjadi jikalau para penyusun pertanyaan tak dibolehkan bertanya. Sehingga apa yang mau diketahui warga bisa saja terjawab dengan baik. “Tapi ini enggak, pertanyaan itu belaka dibaca oleh moderator terkenal, lalu seperti time keeper aja. Nah, itu yang tersebut menurut saya enggak menarik,” ucap Bivitri.
KPU menetapkan debat capres berlangsung di tempat kantor KPU di dalam Jalan Imam Bonjol, Menteng, Ibukota Pusat, pada Selasa, 12 Desember 2023. Debat dimulai pada pukul 19.00 WIB. Dalam debat itu ada sebelas pakar ditunjuk untuk menyusun pertanyaan. Pertanyaan itu akan dibacakan oleh dua moderator.
Debat pertama ini porsi untuk capres. Ada tiga pasangan capres-capres-cawapres yang mana berlaga pada Pilpres 2024, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, kemudian Ganjar Pranowo-Mahfud Md.
Capres ini akan saling debat perihal isu pemerintahan, hukum, hak asasi manusia (HAM), pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, kemudian kerukunan warga.
Pilihan Editor: Saat Pakar Menolak Permintaan KPU Jadi Panelis Debat Capres-Cawapres
Sumber: tempo
