BERITA  

Bupati Pangandaran Tolak Legalisasi Penjualan Bayi Lobster, Ini Alasannya

SEPUTARPANGANDARAN.COM – Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata yang juga Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Pangandaran, menegaskan dirinya secara pribadi menolak penangkapan bayi lobster di wilayah perairan Pangandaran.

Jeje mengakui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 tahun 2020 tentang pengelolaan lobster, kepiting dan rajungan sudah terbit dan menjadi dasar penangkapan baby lobster di beberapa daerah.

Namun, Jeje justru mengaku tengah mencari celah untuk menolak aturan tersebut.

“Sedang kita kaji dari berbagai aspek. Nanti dirapatkan. Kalau saya inginnya aturan itu ditolak atau Pangandaran dikecualikan,” kata Jeje.

Dia menginginkan habitat lobster di Pangandaran tidak terganggu atau terlindungi. Karena seketat apapun aturan, pengendalian dan pengawasan penangkapan benih lobster sulit dilakukan.

Penangkapan benih yang jor-joran dikhawatirkan tetap terjadi kendati dikawal aturan yang ketat.

“Menangkap benih lobster itu mudah. Bahkan tak perlu perahu, cukup menggunakan ban bekas sebagai pelampung. Makanya saya takut lingkungan kita rusak,” kata Jeje.

Mengenai desakan nelayan Pangandaran agar mereka diperbolehkan menangkap dengan alasan ekonomi, Jeje mengatakan hal itu tak akan mengubah kebijakannya.

“Nelayan mau protes atau marah ke saya tak masalah, karena kepentingan menjaga laut khususnya baby lobster bagi saya merupakan hal yang prinsip,” tegas Jeje.

Maka dirinya akan melakukan rapat koordinasi dengan beberapa pihak untuk membahas persoalan ini.

“Tentu saya menolak. Bukannya kami tidak loyal dengan kebijakan Menteri KP tetapi adanya kekhawatiran tentang kearifan lokal. Saya ingin perairan kita lestari,” ucapnya.***