SEPUTARPANGANDARAN.COM, TEHERAN – Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR , Fadli Zon mengawasi Delegasi DPR RI ke Sidang Darurat ke-5 Parlemen OKI (Organisasi Forum Islam) atau PUIC (Parliamentary Union of OIC Countries) serta pertemuan perdana Komisi Khusus Palestina Parlemen Asia atau APA (Asian Parliamentary Assembly) di tempat Teheran, Iran pada 10-11 Januari 2024. Hadir para Ketua Parlemen Negara-negara OKI juga banyak delegasi Parlemen Negara-negara Asia.
Dalam pertemuan maraton tersebut, Fadli Zon mengusulkan langkah-langkah konkret yang mana harus dijalankan Parlemen OKI dan juga Parlemen Asia pada upaya memperkuat perjuangan bangsa Palestina.
“Ini bukanlah rapat pertama, sementara situasi di dalam Palestina terus memburuk. Tak boleh sekadar business as usual. Rakyat Palestina mengawaitu langkah konkret kita,” ujar Fadli sembari menekankan kedaruratan implementasi gencatan senjata kemanusiaan lalu akses bantuan kemanusiaan yang digunakan aman lalu tanpa hambatan ke Jalur Kawasan Gaza dikutip, Hari Sabtu (13/1/2024).
Lebih lanjut, Wakil Ketua Umum Gerindra yang dimaksud menyampaikan situasi di tempat Palestina yang sangat mengerikan. Diungkapkan berdasarkan kumpulan data bahwa lebih lanjut dari 70% korban meninggal adalah anak-anak dan juga perempuan, lebih tinggi dari 70% infrastruktur sipil dalam Jalur Daerah Gaza hancur total, bayang-bayang ancaman kelaparan, dan juga rata-rata total anak yang dimaksud terbunuh setiap hari di area Jalur Kawasan Gaza lebih tinggi dari 100.
“Data-data kekejaman negara Israel luar biasa tak ada bandingan preseden kejahatannya di dalam abad ini. Kita tak punya cukup waktu untuk sekadar berdiskusi. Yang benar-benar dibutuhkan pada waktu ini adalah langkah-langkah konkret sebagai Parlemen,” desak kata mantan Wakil Ketua DPR RI itu.
Sementara langkah-langkah konkret yang mana disampaikan Ketua BKSAP Fadli Zon, antara lain Parlemen OKI memberikan dukungan penuh berhadapan dengan permohonan Afrika Selatan pada Mahkamah Internasional, memacu Palestina menjadi anggota penuh PBB, menolak normalisasi dengan Israel, membantu aksi isolasi negara Israel dari interaksi antarnegara melalui kampanye BDS.
Selanjutnya, mengirimkan surat resmi ke Inter-Parliamentary Union (IPU) untuk mendesak penangguhan keanggotaan Israel, menyampaikan kecaman keras melawan standar ganda serta hipokrit beberapa jumlah negara Barat, mendesak reformasi PBB, juga menetapkan negara Israel sebagai negara teroris juga rezim apartheid.
Adapun pada konferensi perdana Komisi Palestina Parlemen Asia, Fadli yang juga Wakil Presiden Leagueof Parliamentarians for Al Quds, organisasi global pro Palestina yang tersebut berbasis dalam Istanbul, menyampaikan urgensi penguatan Komisi lalu langkah-langkah praktis yang mana harus segera dikerjakan.
“Pertemuan perdana Komisi Palestina Parlemen Asia ini harus fokus pada dua hal utama. Pertama, penting untuk menjadikan komisi ini kuat lalu bermanfaat bagi perjuangan bangsa Palestina. Kedua, penetapan program-program kerja yang nyata,” ungkap beliau ketika mengawali pidatonya.
