Pangandaran – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meninjau lokasi bencana banjir bandang di Desa Pamotan, Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran.

Intensitas hujan yang tinggi menimbulkan banjir bandang yang menyebabkan debit air di sungai Pamotan dan Citanduy meluap.

Sedikitnya ada sekitar 700 rumah warga di Desa Pamotan terendam banjir dan 6 rumah terdampak tanah longsor pada hari Jumat (7/10/2022) sekira pukul 23.00 WIB pekan kemarin. Diketahui letak geografis Desa Pamotan berada tidak jauh dari Daerah Aliran Sungai (DAS) Citanduy.

Dari sejak Sabtu (8/10/2022) hingga saat ini, pihak Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citanduy melakukan upaya evakuasi rumah warga yang terkena tanah longsor dan membersihkan sedimentasi dengan mengerahkan dua buah alat berat serta kendaraan pengangkut berupa dump truck.

Kementerian PUPR yang didampingi Kepala BBWS Citanduy Kota Banjar dan Kepala Desa Pamotan meninjau beberapa titik lokasi banjir dan tanah longsor serta melihat kondisi saluran sungai di Desa Pamotan.

Dalam kesempatan itu Arif dari Kementerian PUPR Jakarta mengatakan, BBWS Citanduy diharapkan bisa cepat tanggap dalam penanganan bencana alam banjir dan tanah longsor khususnya di Desa Pamotan Kabupaten Pangandaran.

“Pihak BBWS Citanduy harus tanggap dan cepat dalam penanganan evakuasi,” kata Arif, seraya dirinya menambahkan, kunjungan kerjanya ke Desa Pamotan dalam rangka penanganan bencana banjir dan tanah longsor.

Petugas BBWS Citanduy Sudaryadi mengatakan, selama ini BBWS Citanduy dapat bergerak cepat untuk pelaksanaan penanganan bencana dan mendapat apresiasi dari masyarakat.

“Karena budaya kerja dan SDM yang telah disiapkan untuk selalu siaga, sigap, dan tanggap jika terjadi bencana serta didukung oleh anggaran yang mencukupi untuk penanganan bencana, pemeliharaan sungai, dan tanggul,” kata Sudaryadi, Minggu, 16 Oktober 2022.

Namun menurut dia, terkadang penanganan bencana agak terhambat dikarenakan keterbatasan Alat Berat yang di miliki BBWS Citanduy, sehingga harus menunggu giliran penanganan berdasarkan skala prioritas urgensi bencana di tiap-tiap lokasi.

“Namun tahun depan rencana akan ada penambahan alat berat dari pusat untuk mengatasi permasalahan tersebut. Soal anggaran juga telah diusulkan untuk ditambah agar jangkauan penanganan dapat lebih luas dan seluruh permohonan penanganan bencana dapat tertangani,” pungkasnya.***