SEPUTARPANGANDARAN.COM, Pemilihan presiden (pilpres) 2024 tinggal di hitungan hari. Tiga pasangan calon presiden kemudian calon perwakilan presiden (capres-cawapres) berlomba menyampaikan visi misi hingga acara kerja yang akan diusung ketika nantinya terpilih pada event kontestasi.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani mengatakan, sektor usaha berharap pemimpin masa depan Indonesia memenuhi beberapa jumlah kriteria. Pertama, pemimpin terpilih nantinya  diharapkan mempunyai komitmen pada transparansi lalu membuka ruang luas bagi kata-kata seluruh pemangku kepentingan perekonomian Indonesia, baik nasional dan juga asing. 

Pasalnya, perekonomian Indonesia tak dapat meningkat eksponensial pada waktu yang digunakan relatif singkat atau 5-10 tahun ke depan tanpa dukungan atau kerja identik dengan negara lain. Demikian juga tanpa adanya benchmarking daya saing serta produktivitas kegiatan ekonomi Indonesia dengan negara-negara peer group, seperti ASEAN-5 atau BRICS.

Selanjutnya, pengusaha perusahaan berharap sosok yang mana nantinya menjadi pemimpin merupakan seseorang yang digunakan bijaksana, transparan juga rasional pada pengambilan keputusan. 

“Kami berharap konsistensi menghadapi independensi dari kepentingan partai pengusung. Juga tiada mengambil kebijakan berdasarkan opini yang populer di dalam masyarakat, dengan bersikap objektif,” kata Shinta dihubungi Kontan.co.id, Hari Jumat (19/1).

Menurutnya, pemimpin ke depan harus dapat mengambil langkah secara holistik yang tersebut mempertimbangkan dampak internal lalu eksternal, dan juga kepentingan kegiatan ekonomi lintas sektor, kegiatan bisnis lintas skala, masyarakat, pasar, pekerja serta dunia usaha. 

Tak semata-mata itu, Shinta menegaskan pemimpin mendatang juga perlu cermat mempertimbangkan fakta lalu konsekuensi  sektor ekonomi yang tersebut mungkin saja timbul dari kebijakan yang dimaksud diambil.

Capres-Cawapres yang terpilih juga harus menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik juga birokrasi yang efisien. Hal yang dimaksud berkaca bahwa 80% permasalahan iklim bidang usaha juga penanaman modal di tempat Indonesia tidak disebabkan oleh peraturan perundang-undangan saja. Tetapi akibat tata kelola, tumpang tindih,  pelaksanaan peraturan yang digunakan bukan konsisten, hingga  birokrasi yang digunakan tidak ada efisien. 

“Evaluasi  juga tinjauan dampak ekonomi diperlukan untuk mengkalibrasi ulang peraturan yang mana ada. Sudah saatnya ke depan kita punya mekanisme konsultasi publik-swasta yang digunakan konsisten juga sistematis, agar tidak ada merusak kekuatan transparansi peraturan dan juga komunikasi rakyat yang dimaksud baik untuk peraturan yang tersebut akan datang,” jelasnya. 

Shinta mengatakan, pemimpin baru juga perlu menjalankan aparatur pemerintahan secara praktis yang tersebut berorientasi pada hasil dengan menjamin akuntabilitas aparatur pemerintah. Khususnya ketika merancang kemudian melaksanakan acara atau APBN yang mana dibelanjakan, untuk mencapai KPI pengerjaan tertentu yang dimaksud diperuntukkan bagi rakyat. 

“Pemberantasan korupsi juga wajib menjadi program kerja untuk menciptakan birokrasi yang akuntabel, profesional, lalu efisien,” tegas Shinta.

Ia kembali mengingatkan bahwa kepemimpinan mendatang sangat fundamental agar Indonesia mampu lepas landas mencapai target Indonesia Emas. Menurutnya, seluruh KPI juga tonggak perkembangan Indonesia Maju 2045 harus tercapai tepat waktu jikalau Indonesia ingin menjadi negara berpendapatan tinggi pada tahun 2045. 

Untuk itu, pemimpin baru perlu berfokus pada dua hal. Di antaranya peningkatan konsistensi implementasi kebijakan reformasi struktural yg sudah ada ada. Kemudian menciptakan kepastian hukum kemudian koordinasi antar lembaga untuk meningkatkan confidence dan trust pelaku usaha/investor terhadap klim usaha/investasi nasional.

Kemudian, kepemimpinan selanjutnya perlu meneruskan serta menyempurnakan efektifitas capaian jadwal reformasi struktural yang mana telah dimulai atau telah direncanakan.

Di antaranya melalui percepatan adopsi teknologi lalu peningkatan kualitas SDM, pemanfaatan kebijakan industri, perdagangan, penanaman modal lalu persaingan usaha yang proper untuk menggalang pertumbuhan, percepatan transisi hijau, pembangunan infrastruktur  yang tersebut tidak hanya saja sekedar infrastruktur fisik.

Sementara itu, Eddy Martono Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) berharap kepemimpinan mendatang dapat menyelesaikan permasalahan sektor sawit yang mana masih terjadi. 

Ia menyebut, ketika ini masih ada kendala dari adanya tumpang tindih kebijakan pada sektor sawit. Padahal sawit kata Eddy terbukti menjadi penyumbang devisa yang sangat besar juga menerima tenaga kerja yang mana tinggi.  

“Kita pelaku perniagaan sawit berharap pemerintah ke depan terus dapat memberdayakan sektor sawit Indonesia dengan kebijakan yang digunakan kondusif, dikarenakan Indonesia selain sebagai produsen minyak sawit terbesar di tempat dunia tetapi di area sisi lain juga sebagai konsumen minyak sawit terbesar di dalam dunia,” kata Eddy.