SEPUTARPANGANDARAN.COM, Urumqi – Badan konsultatif pemerintahan provinsi Xinjiang, China mengatakan terus mengupayakan agar nilai-nilai keislaman dapat kontekstual diterapkan di tempat wilayah tersebut.

"Kami terus memacu adaptasi Islam sesuai konteks pemerintahan China di area Xinjiang, mengatur urusan keagamaan sesuai dengan hukum, juga melindungi warisan budaya agama," kata Nuerlan Abdumanjin di membuka Pertemuan tahunan "Dua Sesi" Komite Lokal Xinjiang Kongres Permusyawaratan Politik Rakyat China (Chinese People's Political Consultative Conference) ke-13 di area Balai Rakyat Xinjiang, Urumqi, provinsi Xinjiang, China pada Senin.

Nuerlan adalah ketua dari Komite Lokal Xinjiang Forum Permusyawaratan Politik Rakyat China, yang tersebut bertugas sebagai badan konsultatif pemerintah provinsi yang tersebut berada di area bawah Partai Komunis China.

Xinjiang adalah provinsi yang mana memiliki etnis minoritas cukup besar. Berdasarkan sensus Oktober 2020, penduduk Xinjiang mencapai 25,85 jt jiwa dengan suku mayoritas Han mencapai 42,4 persen, sedangkan etnis-etnis minoritas lain seperti Uighur, Kazakh juga etnis lain mencapai 57,76 persen. Dari total itu, etnis Uighur mencapai 44,96 persen.

"Kami menggerakkan anggota semua etnis lalu kelompok untuk berpartisipasi aktif, melakukan berbagai bentuk kegiatan untuk meningkatkan kesatuan sehingga penduduk dari semua etnis miliki saling pemahaman, misalnya dengan saling berkunjung, saling berinteraksi lalu bahkan bernyanyi," ungkap Nuerlan.

Nuerlan mengumumkan pemerintah China menerapkan prinsip kebebasan beragama kemudian berkeyakinan yang digunakan diatur di konstitusi.

"Xinjiang setiap saat menjadi tempat di area mana berbagai agama dapat berdampingan," ungkap Nuerlan.

Namun Nuerlan mengatakan pemerintah Xinjiang selama 2023 sudah pernah melakukan inisiatif sekolah untuk mengkonsolidasikan landasan ideologis yang dihadiri oleh lebih lanjut dari 2 jt orang di area wilayah itu.

"Tugas utama partai di area wilayah dengan populasi etnis minoritas yang tersebut besar dengan menguatkan pedoman ideologi dan juga politik," kata Nuerlan.

Anggota Komite Lokal Xinjiang Pertemuan Permusyawaratan Politik Rakyat China Abduweli Ablimit yang mengurus bagian keagamaan menyatakan penguatan institusi belajar menjadi kunci untuk memahami keterkaitan antara sosialisme dengan agama yang mana ada di area China.

"Mempelajarai sejarah partai dan juga juga belajar agama-agama lainnya, tentu dengan mengedepankan kerukunan,"kata Abduweli.

Provinsi Xinjiang mengadakan rapat tahunan "Dua Sesi" Komite Wilayah Xinjiang Kongres Permusyawaratan Politik Rakyat China (Chinese People's Political Consultative Conference) ke-13 yang mana dimulai pada Awal Minggu (29/1) kemudian Kongres Rakyat Daerah Otonom Uighur Xinjiang ke-14 pada (Selasa (30/1).

"Dua sesi" lokal merupakan konferensi tahunan para penasihat kebijakan pemerintah dan juga anggota parlemen tingkat provinsi yang mana mengeksplorasi tentang rencana pengerjaan perekonomian kemudian sosial setempat dalam tahun mendatang.

Dua rapat tahunan yang dimaksud untuk pertama kalinya mengundang diplomat dari beberapa orang negara antara lain Pakistan, Iran, Mongolia juga media baik dari China, Hong Kong maupun luar negeri.

Xinjiang merupakan wilayah otonomi pada barat daya China yang tersebut menjadi rumah bagi sekitar 10 jt etnis Uighur dan juga etnis minoritas lainnya.

pemerintahan China mengatakan Xinjiang nihil insiden kekerasan teroris selama hampir tujuh tahun berturut-turut serta wisatawan memandangnya sebagai tujuan wisata yang mana aman.

Sebelumnya, Provinsi Xinjiang punya catatan sebagai wilayah sasaran separatisme kemudian radikalisme.

Pada 2022, satu laporan dari Kantor Hak Asasi Individu PBB (OHCHR) menyampaikan kemungkinan terjadi "kejahatan terhadap kemanusiaan”, berhadapan dengan pemidanaan secara diskriminatif yang dimaksud diadakan pemerintah Cina terhadap anggota minoritas Uighur di area Xinjiang. Uigur adalah salah satu suku minoritas pada China yang dimaksud memiliki bahasa sendiri juga punya postur fisik kaukasoid, khas suku Asia Tengah.

Beijing menentang tuduhan tersebut, dengan menyebutnya sebagai "disinformasi lalu kebohongan yang mana dibuat oleh kekuatan anti-China", termasuk pada Tinjauan Berkala Universal (Universal Periodic Review) Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB pada 23 Januari 2024.

China mengumumkan bahwa merek akan menerapkan 30 langkah baru untuk menjaga HAM yang digunakan mencakup bidang kesejahteraan masyarakat, pemeliharaan hukum, kerja mirip internasional dan juga upaya-upaya lain yang dimaksud terkait dengan mekanisme hak asasi manusia PBB.

© Antara