BANJAR, SPC — Pemerintah Kota Banjar, Jawa Barat, berencana mengajukan pinjaman daerah jangka pendek sebesar Rp 21 miliar kepada Bank BJB. Langkah ini diambil guna memastikan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dapat dilakukan tepat waktu di tengah keterbatasan arus kas daerah.

​Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Banjar, Nurjamilah, mengonfirmasi bahwa total kebutuhan anggaran untuk THR tahun ini mencapai Rp 21.024.580.656. Dana tersebut diperuntukkan bagi 4.824 pegawai, yang terdiri dari 2.586 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 2.238 P3K.

​“Saat ini proses pengajuan masih dalam tahap administratif dan akan segera kami sampaikan kepada DPRD sebagai bagian dari prosedur formal,” ujar Nurjamilah dalam keterangannya di Banjar, Rabu (4/3/2026).

​Skema Pinjaman Berulang

Keputusan untuk menempuh skema pinjaman sementara ini bukan yang pertama kali dilakukan. Pada tahun 2025, Pemkot Banjar juga mengambil langkah serupa untuk memenuhi kewajiban pembayaran tunjangan pegawai akibat kendala likuiditas di awal tahun anggaran.

​Nurjamilah menjelaskan bahwa besaran THR yang akan diterima setiap pegawai setara dengan satu kali gaji terakhir, dengan mengacu pada daftar gaji bulan Februari 2026. Skema ini berlaku merata baik untuk PNS maupun P3K sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Baca Juga:Setahun Dedi-Erwan: Kepuasan Publik 95,5 Persen dan Mantra “Birokrasi Berpuasa”

​Menunggu Regulasi Pusat

Terkait jadwal pencairan, BPKPD menargetkan dana tersebut dapat didistribusikan paling lambat pada minggu kedua atau pekan depan. Namun, realisasi ini sangat bergantung pada kecepatan penerbitan regulasi dari pemerintah pusat.

​“Kami masih menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) sebagai dasar hukum utama. Setelah PP keluar, pemerintah daerah akan segera menindaklanjutinya dengan menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwal) dan Surat Edaran (SE) sebagai landasan teknis pencairan,” tambah Nurjamilah.

​Langkah percepatan ini diharapkan dapat menjaga daya beli para abdi negara di Kota Banjar menjelang perayaan Idul Fitri, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi lokal.