SEPUTARPANGANDARAN.COM, Jakarta – Calon presiden nomor urut 01 Anies Baswedan menanggapi terkait isu jual beli bangku sekolah yang dimaksud lazim terjadi ketika pendaftaran siswa baru di tempat sekolah negeri atau zonasi yang mana dijalankan oleh pihak yang digunakan bahkan bisa jadi bekerjasama dengan dinas pendidikan. Anies mengungkapkan itu merupakan penyimpanan, pelanggaran serta kriminalitas yang dimaksud tiada boleh dibiarkan.
“Ini yang dimaksud sudah ada pernah saya sampaikan, harus ada mekanisme untuk orang melaporkan dan juga dilindungi sebagai pelapor. Sebab, para orangtua cenderung enggan melapor sehingga terjadilah penumpukan (kasus) yang makin lama makin banyak,” kata Anies di rencana Desak Anies dengan Tema Pendidikan di tempat Yogjakarta pada Selasa, 23 Januari 2024.
Anies menyatakan hal seperti ini bukanlah kali pertama terjadi melainkan sudah pernah berbagai terjadi, bahkan dalam beberapa kota. Transparansi perlu diadakan pada sistem penerimaan siswa baru, seperti yang mana pernah dialami Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Ibukota beberapa waktu lalu.
“Pada zaman saya dulu, kita lakukan transparansi se-transparansi kemungkinan besar sehingga proses pendaftaran dapat ditonton oleh semua, realtime, kemudian kalau nama anak itu tergeser maka akan terlihat. Dengan begitu fearnes (keadilan) akan terjadi. Kalau ada fearnes maka sistem telah berjalan dengan baik,” kata Anies.
Namun, Anies mengungkapkan ada yang tersebut tidak ada kalah penting di menjaga dari sesuatu itu bisa jadi terjadi, yaitu merotasi guru ke berbagai sekolah. Sehingga sekolah memiliki komposisi guru yang dimaksud relatif setara.
“Tapi kalau itu tidak ada terjadi, maka itu akan menghasilkan kembali pengumpulan dalam satu tempat saja. Sehingga kalau dirotasi, akan meningkatkan kualitas guru ke arah yang digunakan lebih banyak baik,” kata Anies.
Sumber: tempo
