Anggota Komisi B aufik Azhar mengaku setuju dengan wacana perubahan tarif sesuai status dunia usaha serta domisili penumpang melalui account based ticketing (ABT)
“Kalau saya sih dalam hal ini setuju-setuju saja. Karena tidaklah mampu mengandalkan public service obligation (PSO) terus. PSO tidaklah mungkin dengan kebutuhan warga dalam Jakarta,” kata Taufik saat dihubungi, Selasa (26/9).
Apalagi, kata dia, perekonomian yang stabil sangat dibutuhkan ketika status Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta berubah menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
“Kita butuh juga supaya moda transportasi ini lebih lanjut baik, polusi udaranya juga menghilang, itu yang dimaksud kita harapkan,” ucapnya.
Meski demikian, Taufik mengatakan usulan terkait kenaikan tarif Transjakarta sesuai status dunia usaha dan juga domisili penumpang belum dibahas di area tingkat DPRD.
Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menjelaskan sistem ABT mengintegrasikan sistem pembayaran tiket antar transportasi yang digunakan dikelola Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meliputi MRT, LRT Jakarta, dan juga Transjakarta dalam satu jaringan yakni melalui aplikasi JakLingko.
Syafrin menyebut sistem ABT diharapkan mampu menghasilkan subsidi Transjakarta tepat sasaran jika nantinya diterapkan.
“Setelah kita mengumpulkan data-data profiling pengguna, kita mampu mengetahui apakah yang tersebut menggunakan angkutan umum massal itu domisili Jakarta kah atau bodetabek. Sekaligus penghitungan PSO yang lebih besar efisien. Sehingga nanti menjadi lebih tinggi tepat sasaran untuk PSO-nya,” jelasnya.
Selain itu, kata dia, sistem ABT juga bermanfaat bagi warga yang digunakan kerap kehilangan kartu. Jika kartu yang disebut hilang, maka tersisa masih tetap ada di dalam aplikasi.
Sementara itu, Kepala Departemen Humas lalu CSR PT Transjakarta Wibowo mengatakan Transjakarta belum menerapkan kebijakan baru terkait perubahan tarif berdasarkan status ekonomi kemudian domisili penumpangnya.
Ia menyebut sistem tiket berbasis akun atau account based ticketing (ABT) tengah dikaji secara mendalam oleh Transjakarta.
“Pengaturan berdasarkan status sektor ekonomi dan juga KTP itu belum diaplikasikan. Tentu perlu kajian dalam mengimplementasikan dalam program,” ucapnya.
Sumber: CNN Indonesia
