Connect with us

BERITA

Aksi Penolakan Omnibus Law di Pangandaran Diwarnai Penurunan Bendera Setengah Tiang

Published

on

SEPUTARPANGANDARAN.COM – Aksi penolakan terhadap pengesahan omnibus law UU Cipta Kerja terus berlanjut.

Puluhan aktivis mahasiswa dari pergerakan mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Pangandaran dari STITNU Al Farabi Pangandaran melakukan aksi demonstrasi menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja di depan Gedung DPRD Kabupaten Pangandaran, Kamis (8/10/2020)

Pantauan di lokasi, massa mahasiswa tersebut menggelar orasi. Sejumlah atribut demo juga turut dibawa.

Poster-poster berisi penolakan terhadap pengesahan omnibus law meramaikan aksi mereka. Narasi Tolak Tenaga Kerja Asing, dan Hidup Kaum Pribumi mewarnai aksi mereka.

Sejumlah aparat gabungan, mulai aparat kepolisan, TNI, hingga petugas Satpol PP, terus bersiaga.

Sebelumnya selain melakukan orasi, para pengunjuk rasa juga melakukan aksi penurunan bendera merah putih menjadi setengah tiang.

Berikut point-point subtansi penolakan PK PMII STITNU AL FARABI terhadap UU Cipta Kerja :

PK PMlI STITNU AL FARABI, kecewa karena DPR dan Pemerintah tidak peka terhadap kesengsaraan rakyat ditengah pandemic covid-19 dan tidak fokus untuk mengurus dan menyelesaikan persoalan covid-19, justru membuat regulasi yang merugikan buruh dan rakyat serta membuat reguiasi yang menguntungkan para investor-dan pengusaha.

PK PMII STITNU AL FARABI PANGANDARAN menyatakan DPR dan Pemerintah telah memfasilitasi kepentingan monopoli ekonomi korporasi dan oligarki yang dilegalkan dalam UU Cipta Kerja,

PK PMII STITNU AL FARABI PANGANDARAN berpendapat bahwa proses pembentukan UU Cipta Kerja tidak partisipatif dan eksklusif. Seharusnya, proses pembuatannya dilakukan dengan para pekerja untuk menyerap aspirasi pihak pekerja.

Proses pembentukannya melanggar prinsip kedaulatan rakyat sesuai Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 dan tidak mencerminkan asas keterbukaan sesuai Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Terlebih, pembentukan dan pengesahannya dilakukan ditengah pandemic Covid-19.

PK PMII STITNU AL FARABI PANGANDARAN merasa UU Cipta Kerja tidak menjamin kepastian hukum dan menjauhkan dari cita-cita reformasi regulasi. Sebab, pemerintah dan DPR berkilah bahwa RUU Cipta Kerja akan memangkas banyak aturan yang dinilai over regulated.

Namun faktanya nantinya akan banyak pendelegasian pengaturan lebih lanjut pada peraturan pemerintah seperti Peraturan Pemerintah (pp) yang justru dikhawatirkan akan memakan waktu lama menghambat pelaksanaan kegiatan yang ada didalam UU Cipta Kerja.

PK PMII STITNU AL FARABI PANGANDARAN menyatakan DPR dan Pemerintah tidak pro terhadap rakyat kecil khusunya buruh, sebab terdapat beberapa pasal bermasalah dan kontroversial, yakni Pasal 59 terkait Kontrak tanpa batas: Pasal 79 hari libur dipangkas; Pasal 33 mengubah terkait pengupahan pekerja; Pasal 91 aturan mengenai sanksi bagi pengusaha yang tidak membayarkan upah sesuai ketentuan dihapus lewat UU Cipta Kerja Pasal 169 UU Cipta Kerja menghapus hak pekerja atau buruh yang mengajukan permohonan pemutusan hubungan karja (PHK) jika merasa dirugikan oleh perusahaan.

PK PMII STITNU AL FARABI PANGANDARAN merasa miris DPR dan Pemerintah akan memperkecil kemungkinan pekerja WNI untuk bekerja karena UU Cipta Kena mengapus mengenai kewajiban mentaati ketentuan mengenai jabatan dan kompetensi bagi para Tenaga Kerja Asing (TKA).

Dengan disahkannya UU Cipta Kerja, TKA akan lebih mudah masuk karena perusahaan yang mensponsori TKA hanya membutuhkan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), tanpa izin lainnya.

PK PMII STITNU AL FARABI PANGANDARAN berpendapat UU Cipta Kerja tidak mencerminkan pemerintahan yang baik (good government), sebab dalam pembentukannya saja sudah main kucing-kucingan dengan rakyat, apalagi nantinya saat melaksanakan UU Cipta Kerja bisa jadi rakyat akan di akal-akali dengan UU Cipta Kerja.

PK PMH STITNU AL FARABI PANGANDARAN sangat kecewa UU Cipta Kerja menghilangkan point keberatan rakyat mengajukan gugatan ke PTUN apabila perusahaan atau Pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan tanpa disertai Amdal.

Sangat jelas disini, DPR dan Pemerintah berpihak pada kepentingan korporasi dan oligarki***

Advertisement
Comments

BERITA

PHRI dan Pelaku Usaha Wisata Berharap Pengembangan Bandara Nusawiru

Published

on

By

SEPUTARPANGANDARAN.COM – Kapasitas para pelaku usaha wisata di Kabupaten Pangandaran terus ditingkatkan menyambut cita-cita Pangandaran menjadi kabupaten pariwisata berkelas internasional.

Salah satu upaya ke arah itu, adalah dengan melakukan pelatihan bahasa Prancis pada puluhan peserta dari anggota Perhimpunan Hotel Dan Restoran Indonesia (PHRI) dan para pemandu wisata.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Pjs Bupati Pangandaran Dani Ramdhan di gedung SDN 2 Pangandaran pada Kamis, 15 Oktober 2020 kemarin.

Ketua BPC PHRI Kab Pangandaran Agus Mulyana mengatakan, para pelaku usaha wisata khususnya hotel dan restoran melakukan penguatan dalam bahasa Perancis agar lebih mumpuni untuk menyambut Pangandaran sebagai wisata yang mendunia.

“Menjadi tujuan wisata yang mendunia, tentunya bahasa Inggris, Prancis, Italia dan lainnya harus dikuasai,” ujar Agus, Jumat, 16 Oktober 2020.

Lanjut Agus, pelatihan bahasa Prancis ini yakni terselenggara atas kerjasama PHRI Kabupaten Pangandaran dengan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung.

“Jumlah peserta ada 20 orang yang terdiri dari 10 dari pramuwisata dan 10 orang dari hotel dan restoran di Kabupaten Pangandaran,” ujarnya.

Agus mengungkapkan, sebelumnya wisata pantai Pangandaran kerap dikunjungi oleh wisatawan mancanegara, meskipun diakui sejak tahun 1998 kunjungan untuk mancanegara menurun.

“Namun obyek wisata pantai Batukaras masih stabil untuk kunjungan mancanegara. Kebanyakan mereka adalah turis yang ingin surving (berselancar ). Sebagian besar dari Australia,” kata Agus.

Pasalnya menurut Agus, untuk menjangkau ke pantai Batukaras, turis dari Australia sangat mudah, cukup menempuh perjalanan dari Australia ke Jakarta lalu ke Batukaras Pangandaran.

“Jadi dalam satu hari, turis asal Australia bisa sampai ke Pangandaran,” ucapnya.

Dirinya berharap, kedepan fasilitas transportasi ke Pangandaran lebih baik lagi, sehingga Pangandaran lebih mudah dijangkau.

“Kami mendorong penerbangan di bandara Nusawiru dan jalan tol bisa cepat direalisasikan,” harapnya.***

Continue Reading

BERITA

BNNK Ciamis Launching “Si Biru” Mobile di Pangandaran

Published

on

By

SEPUTARPANGANDARAN.COM -Setiap daerah memiliki potensi peredaran dan penyalahgunaan narkoba yang harus diantisipasi.

Seperti Pangandaran menurut Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Ciamis Engkos Kosidin, pembangunannya sangat pesat, sektor pariwisatanya juga sangat menarik.

Kalau akses masuknya semakin mudah, kata Engkos, maka pasti akan berduyun-duyun berwisata ke Pangandaran.

“Nah wisatawan yang datang dari berbagai daerah juga tidak bisa dibatasi dan memiliki potensi adanya peredaran dan penggunaan narkoba disana. Maka Langkah-langkah antisipasi ini yang harus kita lakukan dengan memberikan penguatan dan pengetahuan tentang bahaya narkoba kepada masyarakat nya,” ujar Engkos saat melaunching “Si biru” mobile di halaman kantor Bupati Pangandaran di Parigi, Kamis, 15 Oktober 2020.

Namun sebesar apapun peredaran narkoba, kalau daya tangkal dari masyarakat nya kuat maka, kata Engkos narkotika tidak akan laku.

Maka Engkos berharap, masyarakat dan BNN bersama-sama untuk menanggulangi narkotika, termasuk di daerah Pangandaran sebagai daerah pariwisata yang perkembangannya sangat pesat.

Awalnya dirinya berfikir, di era pandemi Covid-19 ini peredaran narkoba bisa menurun, apalagi pada saat PSBB ditetapkan semua warga melakukan aktivitas dirumahnya masing-masing.

“Tetapi kenyataannya pengungkapan peredaran narkoba baik oleh pihak kepolisian maupun BNN cukup tinggi, ada tiga bandar narkoba jenis sabu-sabu dan ganja yang sedang kita tangani dan rata-rata terancam hukuman 9 tahun keatas,” ujar Engkos.

Artinya kata dia, segala situasi apapun sindikat peredaran narkoba akan memanfaatkan situasi tersebut. Sindikat akan berfikir bagaimana narkoba bisa masuk.

“Jadi dalam kondisi pandemi Covid-19 ini pun kita tidak boleh lengah,” ujarnya.

Engkos menjelaskan, launching “Si biru” mobile ini merupakan program P4GN dengan konsep BNN hadir di masyarakat.

Dikarenakan BNNK Ciamis luang lingkupnya mencakup wilayah Kab Ciamis, Kota Banjar dan Kab Pangandaran, lanjut Engkos, dengan banyak permintaan untuk layanan masyarakat, maka dengan program ini bisa melakukan pelayanan terpadu.

“Maka dengan inovasi ini masyarakat bisa dilayani dengan mudah diantaranya layanan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika (SHKPN) yaitu surat untuk persyaratan melanjutkan pendidikan, melamar pekerjaan dan sebagainya. Lalu layanan tentang konsultasi rehabilitasi, karena rehabilitasi ini belum tersosialisasi dengan baik ke masyarakat,” ungkapnya.

Engkos juga berharap, kepada masyarakat untuk memiliki keberanian. Masyarakat yang sedang atau masih kecanduan narkoba ada keberanian melaporkan diri.

“Karena itu sebuah masalah yang harus kita tolong, maka datanglah ke klinik layanan BNNK Ciamis, lalu ada juga layanan konsultasi hukum kaitan dengan narkoba. Makanya disebut layanan terpadu ada dokter, ada konselor dan ada penyidik, juga ada layanan informasi tentang narkoba,” pungkasnya.

Sementara Pjs Bupati Pangandaran Dani Ramdhan mengatakan, dengan adanya inovasi ini, BNN bisa lebih mendekatkan layanan kepada masyarakat.

“Jadi masyarakat di Pangandaran tidak usah jauh-jauh ke Ciamis kalau membutuhkan layanan dari BNN. Dengan mobil layanan ini masyarakat Pangandaran memanfaatkan layanan tersebut yang diawali seminggu sekali, yang rencananya akan dipusatkan di wilayah Parigi,” ujarnya.

Sementara peran dari pemerintah daerah kata Dani, dirinya sudah menugaskan bagian Humas Pemda untuk mempublikasikan keberadaan layanan konsultasi ini berikut jadwal-jadwalnya.

“Yang tentunya kami berhatap kepada masyarakat untuk memanfaatkan layanan terpadu ini dengan sebaik-baiknya,” pungkasnya.***

Continue Reading

BERITA

Soal Omnibus Law, Muncul Kekhawatiran Kepala Daerah Kewenangannya Diambil Alih

Published

on

By

SEPUTARPANGANDARAN.COM -Melalui zoom meeting nya dengan para kepala daerah, Kepala Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia Bahlil Lahadalia menyampaikan kaitan dengan Omnibus law.

Hal tersebut terpantau di ruangan zoom meeting Command Centre Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran di Parigi, saat Pjs Bupati Pangandaran bersama beberapa pejabat mengikuti rapat koordinasi melalui virtual dengan Kepala BKPM RI pada Rabu, 14 Oktober 2020 kemarin.

Pjs Bupati Pangandaran Dani Ramdhan mengatakan, zoom meeting yang dilaksanakan oleh Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) kemarin, berkaitan dengan Omnibus law, karena ada kekhawatiran dari para bupati bahwa dengan Omnibus law akan banyak kewenangan daerah itu diambil alih oleh pusat. Sehingga pemerintah daerah tidak memiliki kendali terkait perijinan dan sebagainya.

Lalu lanjut Dani, sudah dijelaskan oleh Kepala BKPM RI melalui virtual, bahwa kewenangan-kewenangan yang ada tetap dijalankan tetapi prosedurnya lebih ringkas.

“Tetap bupati atau walikota melakukan pengawasan dalam perijinan, penggunaan lahan, lalu pengawasan dalam dampak lingkungan, amdal dan sebagainya. Hanya saja ada beberapa proses yang dipersingkat sehingga mendorong investasi yang lebih tinggi,” kata Dani.

Apalagi kata Dani, Pangandaran sebagai daerah pariwisata, jangan sampai investor terhambat karena terlalu banyak aturan untuk proses perijinannya.

Sementara ditempat terpisah Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangandaran Sobirin mengatakan, pencapaian investasi di Kab Pangandaran terhitung hingga 30 September 2018 mencapai total Rp. 237.055.360.204 atau sekitar 237 miliar rupiah dengan tingkat serapan tenaga kerja untuk non UMK sebanyak 615 dan 3.648 total 4.263.

“Investasi tersebut terbagi dua yakni dari sektor non usaha mikro kecil dan usaha mikro kecil,” ujar Sobirin, seraya dirinya menambahkan, dengan adanya Pandemi Covid-19 ini mengakibatkan terhambatnya investasi, termasuk di Kab Pangandaran.

Kata Sobirin, sesuai dengan harapan pak Presiden, UU Omnibus law akan memberikan ruang yang lebih leluasa untuk masuknya investasi ke Pangandaran.

Menurut Sobirin, bagaimanapun peran promosi sangat penting. Undangan promosi investasi tiap tahun juga ada, dari DPMPTSP Provinsi baik Jabar maupun provinsi lain, dari BKPM promosi di Indonesia maupun di tingkat asean atau tingkat internasional

“Selama ini kemampuan kita hanya ikut satu season di tingkat provinsi saja. Bahkan pada tahun 2020 ini tidak ada aktivitas promosi sama sekali,” ujarnya.***

Continue Reading

BERITA

Jeje Wiradinata Tinjau Rumah Warga Korban Angin Puting Beliung

Published

on

By

SEPUTARPANGANDARAN.COM – Calon Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata meninjau  rumah warga korban terjangan angin puting beliung di Desa Karangjaladri, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran, Senin (12/10/2020).

Ada belasan rumah milik warga yang mengalami kerusakan beragam, akibat diterjang angin puting beliung dan tertimpa batang pohon yang roboh pada Senin, 12 Oktober 2020 pukul 05.30 WIB.

Berdasarkan keterangan dari Kepala Desa Karangjaladri Eris Darmawan jumlah rumah warga yang terdampak terjangan angin puting beliung berjumlah 26 rumah termasuk satu rumah dengan kondisi rusak berat karena tertimpa pohon Albiso.

Sedangkan keterangan dari Kepala Desa Parigi Ajat Sudrajat rumah yang terdampak angin puting beliung ada 17 rumah.

Sementara laporan dari Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD Kabupaten Pangandaran berdasarkan assessment, ada 14 rumah warga yang rusak akibat diterjang angin puting beliung, diantaranya rusak ringan dan satu rumah rusak berat milik Winaro yang dihuni oleh dua orang.

Sementara Calon Bupati Jeje Wiradinata mengatakan, tinjauannya ke lokasi korban angin puting beliung bukan dalam rangka kampanye.

“Saya ini bupati non aktif yang sedang menjalani cuti hingga 5 Desember 2020 mendatang, dan tetap harus memperhatikan warga di Kabupaten Pangandaran, apalagi sedang terkena musibah,” ujar Jeje, di lokasi, Senin, 12 Oktober 2020.

Terkait dengan korban angin puting beliung dirinya akan berkoordinasi dengan Pemda Pangandaran agar segera di data dan ditindaklanjuti dengan membantu korban.

Sementara untuk bencana longsor di Desa Jayasari Kecamatan Langkaplancar yang mengakibatkan material menutupi bahan jalan kata Jeje, dari hasil laporan sudah dibersihkan dan jalan pun sudah bisa dilalui oleh kendaraan.***

Continue Reading

BERITA

Longsor dan Angin Puting Beliung Terjadi di Pangandaran

Published

on

By

SEPUTARPANGANDARAN.COM – Bencana longsor dan puting kencang terjang dua desa di Kabupaten Pangandaran, Senin, 12 Oktober 2020.

Untuk bencana tanah longsor terjadi di Dusun Sindangjaya, Desa Jayasari, Kecamatan Langkaplancar sekitar pukul 03.00 WIB, dini hari yang mengakibatkan lahan kebun milik warga rusak. Sementara material longsoran menutup badan jalan.

Sedangkan bencana angin puting beliung menerjang wilayah Desa Karangjaladri, Kecamatan Parigi sekitar pukul 05.30 WIB yang mengakibatkan sejumlah pohon tumbang dan menimpa rumah warga sehingga mengalami rusak.

Tidak ada korban dalam peristiwa bencana longsor dan angin puting beliung tersebut. Hanya saja pemilik kebun dan rumah warga korban angin puting beliung mengalami kerugian material.

Camat Langkaplancar Deni Ramdani membenarkan terjadinya peristiwa longsornya material yang berasal dari lahan kebun milik warga.

“Longsoran menimbun badan jalan penghubung Desa Jayasari tepatnya di tanjakan Nini Ganda pertigaan jalan Pasirheras  sehingga material menutupi badan jalan,” katanya.

Akibat longsornya lahan kebun, dari hasil asesmen, kata Deni pemilik kebun mengalami kerugian mencapai kurang lebih Rp.30.000.000.

Di tempat terpisah, di Desa Karangjaladri Kecamatan Parigi, tampak Pjs Bupati Pangandaran Dani Ramdhan meninjau lokasi rumah warga yang tertimpa pohon yang rubuh di Desa Karangjaladri dan memberikan bantuan.

Akibat terjangan angin puting beliungbeberapa rumah warga tepatnya di depan bekas kantor Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa itu mengalami rusak satu rumah rusak berat.

Sementara FKDM, Linmas, Tagana, BPBD yang dibantu masyarakat membantu membersihkan material longsor yang menutupi jalan dan membersihkan puing-puing pohon yang menimpa rumah warga di dua desa beda kecamatan tersebut.***

Continue Reading

Populer