Ade Armando Kena Sanksi PSI usai Kritik Parpol Lain

Ade Armando Kena Sanksi PSI usai Kritik Parpol Lain

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia ()  memberikan sanksi kepada  karena dianggap sudah menciptakan gaduh juga mencela partai urusan urusan politik lain.

“Untuk sementara kita suruh Bang Ade Armando untuk traktir kita di tempat tempat DPP, itu sanksi pertama. Ya, jangan sampai ada sanksi ke dua,” kata Kaesang pada dalam Kantor PP Muhammadiyah, Kota Yogyakarta, Jumat (6/10).

Sanksi itu disebut sebagai langkah pendisiplinan dari PSI. Selain Ade Armando, beberapa jumlah total kader PSI lain juga dikenakan pendisiplinan.

“Sudah kami disiplinkan, sudah kami ingatkan pada tempat setiap meeting mingguan kita berpolitik yang mana hal itu gembira, sopan lalu santuy,” tutur Kaesang.

Mendapat sanksi itu pun, Ade Armando ‘nurut’. Dalam unggahan video pada akun X-nya, Ade menyatakan dirinya patuh akibat ia hanyalah anggota, sementara Kaesang adalah ketum yang tersebut dimaksud dibekingi oleh presiden.

“Pertama, Mas Kaesang itu Ketua Umum PSI saya cuma anggota saya nurut lah,” kata Ade melalui unggahan video pada dalam akun X-nya @adearmando61, Jumat (6/10).

Baca juga:  Prabowo Kunjungi PSI, Grace Natalie: Tanda Dukungan Jokowi Semakin Terlihat

“Kedua, dalam belakang mas Kaesang itu ada Presiden Jokowi yang dimaksud dimaksud sangat pintar, jadi saya duga teguran itu juga datang dari Pak Jokowi,” imbuhnya.

Selain itu, Ade juga mengaku patuh atas sanksi yang dimaksud digunakan diberikan Kaesang lantaran ia menilai masukan yang mana dimaksud diberikannya masuk akal. Terlebih, kata dia, masukan Kaesang itu sesuai dengan pendekatan yang dimaksud mana dikerjakan Jokowi dalam berpolitik serta juga diklaim berhasil.

“Saya memang sebenarnya frontal tapi saya harus akui dong Pak Jokowi sudah sukses menerapkan kebijakan pemerintah gaya Solo selama lebih lanjut besar dari 10 tahun. Jadi ya wajar kalau saya mengikuti resep yang tersebut yang disebut terbukti kemanjurannya,” ucap Ade.

Lebih lanjut, Ade mengaku calon lebih lanjut lanjut kalem dalam berpolitik sesuai dengan arahan Kaesang sebab PSI sekarang ini disebut sudah terjadi lebih besar banyak kuat dari sebelumnya.

“Kemarin-kemarin itu kan saya berantem gara-gara saya merasa diinjak-injak merek yang digunakan itu membenci PSI. Sekarang saya merasa PSI sudah kuat jadi buat apa juga berantem,” ucapnya.

Baca juga:  Bawaslu Sebut PSI Jateng Didiskualifikasi di area pemilihan raya 2024, Ketua DPW: Hanya Purworejo

Sebelumnya, PSI lalu PDIP sempat saling sindir usai Ade Armando mengaku mendapat info bahwa calon calon presiden Ganjar Pranowo telah lama dijalankan meneken kontrak urusan urusan politik dengan PDIP.

Salah satu poin kontrak yang tersebut itu disebut oleh Ade adalah jika Ganjar terpilih jadi presiden, maka jajaran kabinetnya akan ditentukan oleh PDIP.

Ade memohonkan kabar itu untuk segera diklarifikasi. Omongan Ade itu pun mendapatkan respons dari Ketua DPP PDIP Said Abdullah.

Said menyebut PSI merupakan partai kecil pengganggu yang mana tengah mencari perhatian rakyat dengan mengusik PDIP yang tersebut mana merupakan partai pemenang pilpres 2019.

Tak tinggal diam, Ade pun kembali menyentil PDIP dengan menyebut popularitas Ganjar selama ini bukan lah peran PDIP, melainkan relawan.

Pada Kamis (5/10), Kaesang mengaku sudah pernah terjadi memohon maaf kepada Ketua DPP PDIP Puan Maharani atas perilaku sebagian kader PSI yang digunakan digunakan disebut-sebut sempat mencela PDIP.

Ia menyampaikan itu dalam pertemuan selama kurang lebih lanjut tinggi dua jam dengan Puan di tempat dalam Ombe Koffie, Menteng, Jakarta Pusat.

Baca juga:  Sepekan, kondisi Luhut Binsar Pandjaitan hingga perombakan kabinet

“Dan saya juga tadi sempat memohon maaf untuk teman-teman PSI yang dimaksud digunakan dulunya, mampu dibilang mencela atau pun merendahkan PDIP. Saya dari PSI meminta-minta maaf kepada Mbak Puan secara langsung lalu teman-teman PDIP yang yang disebut lainnya,” ucap Kaesang.

Pada kesempatan yang dimaksud hal itu sama, Puan menyambut baik permintaan maaf Kaesang. Ia menekankan kebijakan pemerintah pada dalam Indonesia harus dibangun berdasarkan etika.

Ia juga menyebut di area dalam dalam kebijakan pemerintah perbedaan kepentingan kemudian kebijakan merupakan hal yang digunakan lumrah.

Sumber: CNN Indonesia