PANGANDARAN – Pemerintah Kabupaten Pangandaran tengah tancap gas. Ambisi menyulap kawasan pesisir di ujung selatan Jawa Barat ini menjadi destinasi wisata berkelas dunia bukan lagi sekadar wacana di atas kertas. Sejak memisahkan diri dari Kabupaten Ciamis pada 2012, Pangandaran terus bersolek, mencoba menyejajarkan diri dengan Bali maupun destinasi prioritas nasional lainnya.

​Perubahan fisik memang kasatmata. Wajah Pantai Barat dan Timur yang dulu semrawut oleh pedagang kaki lima (PKL), kini lebih tertata lewat revitalisasi pedestrian yang lebar dan modern. Pembangunan Jalan Lintas Pesisir yang menghubungkan Pantai Pangandaran, Batu Hiu, hingga Madasari menjadi bukti keseriusan pemerintah daerah dalam memecah konsentrasi wisatawan sekaligus membuka akses ekonomi baru.

​Bupati Pangandaran dalam berbagai kesempatan kerap menegaskan visi ini. Targetnya jelas: menarik pasar wisatawan mancanegara dan menaikkan lama tinggal (length of stay) pelancong. Infrastruktur dikebut, hotel-hotel berbintang mulai menjamur, dan ritel modern masuk hingga ke pelosok wisata.

​Namun, jalan menuju “kelas dunia” rupanya tak semulus aspal jalan lintas pesisir. Di balik gemerlap lampu pedestrian dan megahnya gerbang masuk kawasan wisata, Pangandaran masih tersandung persoalan klasik yang fundamental: manajemen lingkungan dan kedisiplinan.

​Infrastruktur Megah, Manajemen Limbah Lemah

​Mimpi menjadi destinasi internasional mensyaratkan standar kebersihan dan kesehatan yang ketat. Sayangnya, aspek ini justru menjadi titik lemah. Persoalan pengelolaan sampah dan limbah cair masih menjadi pekerjaan rumah yang menumpuk.

​Sebagaimana diberitakan sebelumnya, sejumlah hotel dan restoran di kawasan vital justru belum memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang memadai. Akibatnya, saluran air yang bermuara ke laut kerap berwarna hitam pekat dan berbau busuk. Pemandangan ini jelas kontradiktif dengan narasi “wisata kelas dunia” yang didengungkan.

Pembangunan fisik di Pangandaran belum dibarengi dengan pembangunan sistem pendukung yang berkelanjutan. “Wisatawan asing, khususnya dari Eropa, sangat sensitif terhadap isu lingkungan (sustainability). Jika lautnya kotor dan sanitasinya buruk, label kelas dunia hanya akan jadi slogan kosong,”.

​Tantangan Budaya dan SDM

​Selain isu lingkungan, kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) juga menjadi sorotan. Pelayanan standar internasional menuntut keramahtamahan, kemampuan bahasa, dan profesionalisme pelaku wisata. Di lapangan, keluhan mengenai getok harga parkir, kemacetan yang tak terurai saat musim libur panjang, hingga ketidaktertiban lalu lintas masih sering terdengar di media sosial.

​Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran mengklaim terus melakukan pembinaan. Namun, mengubah kultur sadar wisata masyarakat lokal membutuhkan waktu yang tidak sebentar, berpacu dengan laju pembangunan beton yang begitu cepat.

​Kini, Pangandaran berdiri di persimpangan jalan. Di satu sisi, potensi alamnya luar biasa dengan garis pantai yang panjang dan eksotis. Di sisi lain, ketidakmampuan menyelesaikan masalah dasar—seperti limbah dan tata kelola kawasan—bisa menjadi bumerang bagi citra pariwisata daerah itu sendiri.

​Mengejar mimpi menjadi wisata kelas dunia adalah langkah berani. Namun, tanpa pembenahan fundamental pada aspek lingkungan dan kenyamanan, mimpi itu mungkin harus menunggu lebih lama untuk terwujud.