Pemprov DKI Jakarta Siapkan Berbagai Strategi Penanganan Kemacetan

Berbagai pembenahan terkait upaya untuk mengatasi kemacetan lalu lintas telah dilakukan dikerjakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Termasuk selama setahun Penjabat Gubernur Heru Budi Hartono memimpin Jakarta.

Memasifkan penyelenggaraan moda transportasi umum agar rakyat beralih dari kendaraan pribadi merupakan upaya penting Pemprov DKI untuk mengatasi penyebab kemacetan dalam Jakarta. Karena itu, jalur Mass Rapid Transit (MRT) kemudian Light Rail Transit (LRT) terus dikembangkan. Bus Transjakarta serta angkutan kota Mikrotrans pun terus ditambah.   

Saat ini, pemerintah tengah membangun MRT Fase 2 dari Bundaran HI hingga Ancol Barat. Dengan tersambung fase 2, total panjang jalur utara-selatan MRT menjadi 27,8 kilometer, dengan waktu tempuh perjalanan dari Stasiun Lebak Bulus ke Stasiun Kota sekitar 45 menit.

MRT Jakarta yang sudah beroperasi sejak 2019 ini dioperasikan secara otomatis, dengan sistem persinyalan atau sistem kendali kereta berbasis komunikasi CBTC (Communications Based Train Control). Jalur MRT Jakarta Fase 1 Lebak Bulus-Bundaran HI sepanjang 16 kilometer, melalui 13 stasiun, dengan kapasitas maksimal 1.900 penumpang.

Selain penambahan armada secara terus-menerus, PT Transportasi Jakarta atau Transjakarta juga berkomitmen untuk menghadirkan bus yang dimaksud ramah lingkungan. Rencananya, hingga akhir 2023, akan tersedia 220 unit bus listrik.

Semua moda transportasi ini saling terintegrasi satu sejenis lain, sehingga pengguna bisa jadi mencapai lokasi yang digunakan diinginkan dengan layanan yang dimaksud aman, nyaman, juga ramah.

Kehadiran transportasi umum yang mana nyaman telah lama memengaruhi warga seperti Indira (35), seseorang karyawan bank BUMN di area Jakarta yang dimaksud tambahan memilih menggunakan Transjakarta daripada diantar oleh suaminya menggunakan mobil. Dengan menggunakan Transjakarta dari Cipulir, Jakarta Selatan, ia dapat mencapai kantor dalam waktu belaka 35 menit.

“Kalau diantar suami, dapat 1,5 jam di area jalan. Saya akhirnya naik Transjakarta, meskipun berdiri. Ketimbang duduk manis, tapi merugikan waktu 1,5 jam,” ujarnya.

Pengamat tata kota, Yayat Supriatna, memahami jika sebagian rakyat mau menggunakan kendaraan umum.

“Transportasi umum memberikan kenyamanan bagi para penggunanya. Penggunanya rata-rata anak muda yang masih belajar juga memulai dunia kerja yang dimaksud naik KRL, MRT, atau Transjakarta,” katanya.

Menurut Yayat, agar semakin banyak rakyat yang dimaksud mau menggunakan transportasi umum, sebaiknya ongkosnya ditinjau lagi.

“Penting agar ongkosnya dievaluasi untuk mereka itu yang digunakan harus beralih kendaraan beberapa kali. Mungkin tarif dapat diperiksa kembali agar angkutan umum dapat terintegrasi dengan nilai tukar yang tersebut terjangkau,” tuturnya.

Usul Yayat yang sebenarnya sudah dijalankan PT Jaklingko Indonesia dengan tarif integrasi. Penumpang MRT Jakarta, LRT Jakarta, serta Transjakarta yang mana menggunakan tiga moda transportasi itu selama tiga jam belaka membayar maksimal Rp 10.000.

Di kesempatan terpisah, akademisi Program Studi Teknik Sipil Universitas Katolik Soegijapranata serta Wakil Ketua Pemberdayaan kemudian Penguatan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno, menyatakan bahwa layanan transportasi umum di dalam Jakarta sudah meningkat secara signifikan, sehingga sebanding dengan layanan transportasi di dalam banyak kota metropolitan dunia.

Namun, ia menyayangkan, layanan hal tersebut tidak ada dibarengi wilayah pendukungnya, yakni Kota Bogor, Kota Tangerang, Kota Depok, Kota Tangerang Selatan, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, serta Kabupaten Tangerang.

“Anggaran rutin tahunan bantuan dari Pemprov DKI Jakarta yang diberikan kepada Pemkab/Pemkot di area Bodetabek bisa saja difokuskan untuk membenahi transportasi umum di tempat masing-masing wilayah Bodetabek. Jadi, tidaklah punya alasan kesulitan fiskal. Tinggal sejauh mana komitmen kepala daerah di tempat Bodetabek untuk sungguh-sungguh mau membenahi transportasi umum di tempat wilayahnya,” tegasnya ketika dihubungi Suara.com.

Untuk meningkatkan pemakaian transportasi umum, diperlukan partisipasi publik lalu kota-kota penyangga. Dengan melibatkan semua moda transportasi umum yang mana tersedia, rakyat diharapkan akan tambahan memilih angkutan umum daripada kendaraan pribadi yang tersebut menjadi penyebab kemacetan serta polusi udara dalam Jakarta.

Rekayasa Lalu Lintas

Selain memberdayakan transportasi umum, Pemprov DKI juga menangani permasalahan kemacetan dengan menerapkan rekayasa lalu lintas, antara lain:

• Penutupan putaran lalu lintas (u-turn) di dalam 32 lokasi dan juga Sistem Satu Arah (SSA) di area sebelas ruas jalan;
• Manajemen kemudian rekayasa lalu lintas jalan di dalam 23 lokasi serta pengaturan fase lalu waktu siklus lalu lintas di area 21 lokasi;
• Perbaikan geometrik ruas jalan dalam 16 lokasi serta penertiban parkir, penjual kaki lima, serta angkutan kota di dalam empat lokasi;
• Monitoring kecepatan rata-rata di dalam ruas jalan dengan penerapan ganjil genap;
• Monitoring kinerja lalu lintas saat penerapan Work From Home (WFH) Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov DKI Jakarta.

Pemprov DKI Jakarta juga memberlakukan Sistem Ganjil-Genap yang mana merupakan pembatasan kendaraan bermotor berdasarkan pelat nomor. Kendaraan dengan pelat nomor ganjil dapat melintas pada tanggal ganjil. Sebaliknya, kendaraan berpelat nomor genap dapat melintas pada tanggal genap.

Strategi penanganan lalu lintas ini sudah pernah membawa hasil yang positif, seperti yang mana terlihat dalam data Pemprov DKI Jakarta yang dimaksud menunjukkan peningkatan rata-rata kecepatan lalu lintas di tempat Jakarta. Jika pada Agustus 2022 rata-rata kecepatan berada dalam nomor 25,3 km/jam, maka pada Agustus 2023 laju rata-rata lalu lintas dalam Jakarta meningkat menjadi 29,98 km/jam.