BERITA  

98 persen Warung Penyalur Sembako Bantuan Pemkab Pangandaran, Tak Sanggup Mandiri

Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata meninjau sejumlah warung tempat penyaluran bantuan jaring pengaman sosial (JPS) dari Pemkab Pangandaran.

SEPUTARPANGANDARAN.COM Bupati Pangandaran H. Jeje Wiradinata meninjau sejumlah warung tempat penyaluran bantuan jaring pengaman sosial (JPS) berupa paket sembako bagi masyarakat yang terdampak pandemi virus corona Covid-19.

Kata Jeje, satu hari ini dirinya mengaku mengunjungi 8 warung tempat penyaluran paket sembako di Kecamatan Pangandaran untuk melihat dan mengetahui perkembangan dalam penyaluran paket sembako kepada masyarakat yang terdampak pandemi virus corona Covid-19.

Menurut Jeje, setelah melihat data di Dinas Sosial, persoalannya adalah di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sedangkan untuk penerima BPNT dan PKH itu setiap bulan sudah menerima bantuan.

“Sedangkan yang DTKS yang diusulkan ke provinsi. Hingga kini bantuan dari Pemprov tersebut belum turun karena masih ada dinamika. Maka bantuan dari Pemda Pangandaran diturunkan secara bertahap untuk memastikan mereka yang berhak dapat menerima,” ujar Jeje, Jum’at (24/4/2020).

Sebenarnya, lanjut Jeje, data penerima DTKS, BPNT dan PKH sudah ada di pemerintahan desa. Namun tidak semua masyarakat mengetahuinya. Mungkin karena kurangnya waktuk untuk sosialisasi sehingga kerap terjadi salah pemahaman.

Baca juga:  Mulai Hari Ini Seluruh Objek Wisata di Pangandaran Resmi Ditutup

Dengan peninjauan ini, kata Jeje, dirinya bisa mengetahui kendala di lapangan sebagai bahan evaluasi. Dirinya juga menawarkan, apakah pemilik warung penyalur sembako akan dilakukan secara mandiri atau melalui Suplier.

Kedepan dirinya merencanakan untuk melakukan pertemuan dengan 1.600 pemilik warung penyalur sembako untuk membahas hal tersebut.

Kata Jeje hasil dialog dengan pemilik warung, jarang ada yang mau melakukan secara mandiri untuk pengadaan barang, dengan alasan tidak ada modal.

Dari 1600 warung penyalur, tutur Jeje, ternyata 98 persen warung tidak sanggup menyediakan barang secara mandiri. Alasannya terkendala modal.

”Namun semua pihak harus memaklumi karena hanya dalam waktu singkat kita bagikan bantuan ini. Jadi kalau ada kurang-kurang sedikit ya wajar. Tapi jangan main upload di media sosial, namanya juga darurat. Namun kita jadikan bahan evaluasi agar kedepan bisa Iebih baik lagi,” ujarnya. (*)